undang undang tentang narkoba. Rehabilitasi medis yakni terkait. undang undang tentang narkoba

Konsumsi narkoba terus menerus (kecanduan) membuat tubuh. 20. Selengkapnya. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1. 000. narkoba di kalangan remaja telah selesai diproses pada tingkat penyidikan. ABSTRAK PERATURAN. Tutup. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. ”. Baru kemudian Anda uraikan alasannya mengapa undang-undang yang Anda sebutkan bertentangan dengan. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. , keputusan perubahan pada Undang-Undang Narkotika berada di Komisi III DPR RI, namun perkembangan terakhir terdapat rencana. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Pasal 3 ayat (a). Tindak Pidana Narkotika . 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Jakarta: Sekretaris Negara RI. 2021/No. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila. 3. Pasal 54 Undang-Undang No. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI. Pembahasan. 2 Undang-undang No. Undang-Undang No. User. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Isi Pasal 114 dan 115 UU Narkotika Tentang Pengedar Narkoba Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. Jika ditinjau dari segi hukum, pengertian narkotika ada pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 6 Ibid. farset March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Menurut UU tentang Narkotika, narkoba terbagi menjadi tiga golongan, berdasarkan risiko. 1927 No. 5 Mengenai Hak Asasi Manusia baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 dan baca juga buku Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, ANDI, Yogyakarta, hal -43 58. Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah final. Jenis narkotika yang termasuk dalam. Tutup. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. kepri. Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tersebut berlangsung secara virtual pada Senin (7/3/2022) di Gedung MK. 1. Pemerintah Pusat . Unduh Version Diunduh 17797 Ukuran Dokumen 0. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. Undang-Undang No. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja dalam masyarakat. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4) keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik ’˚ „ (]’]luµ›µv ›’]l]’X_10 Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. Unduh Version Diunduh 2220 Ukuran Dokumen 0. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia14 Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif. Narkoba menyebabkan dehidrasi, halusinasi, & kematian. "Sekarang ini jumlah narapidana dalam tahanan 264. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KOMPAS. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut (Adithia, 2017); (2020) 5. narkoba. Terutama ketika fakta lain jugaMengingat : 1. Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika T. Peraturan. bahwa: Hakim yang memeriksa perkara. Undang-undnag tersebut menjelaskan secara komprehensif segala aspek dalam proses produksi, distribusi, dan kepemilikan zat narkotika. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; Mengingat : 1. jogloabang Sel, 11/19/2019 - 22:23. Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. . menitikberatkan pada upaya pembangunan literasi publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui saluran-saluran informasi media masa dan media maya. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung . II pada UU tentang Psikotropika No. Jenis narkotika adalah: 1. polri. 1976. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:12 1. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. 35 Tahun 2009. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. E. Perbedaan golongan tersebut berdasarkan risiko ketergantungannya. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi . JAKARTA, KOMPAS. Apalagi letak geografis Indonesia tidak jauh dari kawasan penghasil narkotika alami jenis ganja. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Narkotika. Serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari. 1976, LL SETNEG : 19 HLM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ID 7 HLM. ” 123Muskifa, “Upanya Pemerintah Dalam Menangulangi Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”, (Skripsi, Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone,. Subjek. B. Platform REAN, Social Media Center, CNS Podcast merupakan. 1. 3. GO. Dari pertanyaan di atas, kami coba perjelas bahwa narkoba yang Anda maksud adalah narkotika sebagaimana diatur dan dilarang penggunaan maupun peredarannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). 2. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. Baik pengguna dan pengedar akan dikenakan sanksi berat oleh aparat hukum. NARKOBA = Narkotika dan obat berbahaya. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1927 No. Mengingat : 1. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi. 2. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (dalam Simangunsong, 2015) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentutahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Undang-Undang yang mengatur tentang penyalah guna narkoba adalah Undang-Undang No. 1997. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur . Rabu, 27 September 2023Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Narkoba jenis baru ini sewaktu-waktu dapat masuk ke Indonesia, tetapi jika belum ada aturannya, BNN tidak dapat menangkap pengedarnya (merdeka. Menurut Undang-Undang RI no. . [lwptoc] Pengertian Narkoba. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiNomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . Penyalahgunaan. WACANA PEMBUKA. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Demikian pula Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. PENDAHULUAN Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Belum Tersedia. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Pengguna Penggedar Anak UU No. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Narkotika No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. Ini adalah pengertian narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti dilansir laman pn-karanganyar. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ukuran Dokumen 374. iklan ⓘ. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. • Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika (penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional) pada lamp I diatur dengan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang. Seperti yang terdapat. Halaman ini telah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70) 9Lihat Peraturan Pemerintah No. Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Harapan Terhadap Aturan Perundangan yang BerlakuTindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. II pada UU tentang Psikotropika No. Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 1, yaitu ganja, opium, dan. Dikutib dalam laman detik. 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama N I K : : Ardian Aldiano 3578221903890003 Alamat : Cipta Menanggal 01/14, RT 005, RW 005, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28. Contoh: Undang-Undang No. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan2. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seringkali dipakai penuntut umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang. d. Sementara menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan jenis terdiri. 3573 program studi ilmu hukumPasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 31, jdih. Namun, dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk. Selain itu, upaya tersebut bertujuan memberikan rasa aman masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic Adapun peraturan lebih khusus lagi yang mengatur tentang pemeriksaan narkoba baik bagi karyawan yang belum bekerja maupun karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per. Pasal tersebut menyatakan, "Pecandu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 000, jadi (over kapasitas) mengalami kenaikan 86 persen, 60 persen itu kasus narkotika,” ungkap Dhahana. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika - PP RI No. Daeng HendrArjuna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU/2009/35) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. Perbuatan Memiliki Ganja. 278 Jo. 2022/No. Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika adalah . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Mencabut Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa arti dari penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Hoegeng kekhawatiran terhadap ancaman narkotika cukup beralasan.